Pesatnya perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi pada saat ini, dihadapkan dengan kehidupan masyarakat
Indonesia semakin konsumtif yang berkaitan dengan arus globalisasi dunia yang
berakibat pada terjadinya krisis ekonomi dan krisis kepercayaan yang pada
akhirnya rezim Orde baru jatuh. Dengan
adanya tuntutan para kelompok elit politik yang menamakan dirinya reformis
menginginkan suatu perubahan yang cepat dengan ketidaksiapan masyarakat
Indonesia dalam menyerap, mengadopsi serta mengasimilasikan perubahan tersebut,
maka menjadikan krisis yang multidimensi sehingga pada akhirnya menimbulkan
berbagai konflik kepentingan antar kelompok dan politik yang merupakan awal
dari sumber konflik yang terjadi di beberapa daerah seperti di Aceh,
Kalimantan, Maluku, Poso dan Papua.
Di era reformasi saat ini, stabilitas
Nasional khususnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan
kebutuhan yang utama selain masalah pemulihan ekonomi dan gejala Disintegrasi
bangsa yang merupakan prasarat lancarnya penyelenggaraan pembangunan nasional.
Namun akhir-akhir ini intensitas gangguan keamanan cenderung meningkat,
sebagian masyarakat sudah tidak menghiraukan akan aturan hukum yang berlaku
dan tindakannya sudah melanggar norma
kepatutan dalam konteks peradaban manusia. Konflik diperkirakan akan tetap
merupakan ancaman potensial dimasa depan, mengingat masyarakat semakin terpacu
oleh perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan tuntutan transparansi.
Oleh sebab itu masyarakat semakin
berani menyampaikan pendapat dan semakin kritis menyikapi berbagai kebijakan
pemerintah. Apabila pemerintah bertindak
lambat dalam menangani berbagai permasalahan apalagi diskriminasi terutama
menyangkut permasalahan kemasyarakatan, pemulihan ekonomi, KKN dan masalah
pengangguran, ketidakpuasan masyarakat sewaktu-waktu dapat menjadi pemicu
terjadinya konflik baik vertikal maupun horizontal yang berkepanjangan.
Dan oleh karenanya, melalui tulisan
ini penulis berupaya untuk memberikan sebuah pengkajian tentang konflik
vertikal dan horizontal yang terjadi di Indonesia untuk kemudian dicarikan
sebuah solusi pemecahan dalam rangka mengatasi konflik tersebut. Agar tidak meluas ke arah terjadinya
disintegrasi bangsa yang dapat membahayakan integritas dan kedulatan bangsa
Indonesia.
Di Era Reformasi saat ini terjadi
perubahan sikap masyarakat yang semakin kritis serta berani mengemukakan
pendapat terutama dalam menanggapi permasalahan pembangunan serta meningkatnya
tuntutan terhadap rasa keadilan, pendapat dan keinginan tersebut sering tidak
tertampung dan terselesaikan oleh Pemerintah, hal tersebut yang membuat
masyarakat mengambil langkah tindakan sendiri yang pada akhirnya akan
menimbulkan berbagai konflik di masyarakat. Konflik yang terjadi dan
diperkirakan akan masih terjadi di berbagai daerah merupakan fenomena sosial
yang unik, hal ini disebabkan karena struktur masyarakat di Indonesia adalah
masyarakat majemuk, sebagai fakta penyebab kemajemukan masyarakat Indonesia
adalah keadaan geografis, perbedaan ekologis dan pengaruh berbagai budaya asing
yang masuk. Semua itu harus disikapi
dengan sikap terbuka dengan menerima kemajemukan tersebut agar tidak dapat
memicu terjadinya suatu konflik.
Ketika
konflik antar etnis, suku, golongan dan kelompok politik dan agama itu muncul
dan merebak kemana-mana, lantas kita kebingungan sendiri, tidak tahu dan tidak
mampu mengatasinya. Lemahnya kita
menguasai manajemen konflik, disebabkan kurangnya pengalaman kita mengelola
perbedaan dan pluralitas secara demokratik, dan aparat keamanan hanya mengenal
cara-cara kekerasan saja, dan elit politik miskin wawasan pluralitasnya, kurang
pengalaman dalam praktik demokrasi politik, sehingga kurang mampu mengendalikan
kepentingan politik dan egoisme pribadinya yang berbenturan dengan kepentingan
berbangsa dan bernegara.
Konflik, pada dasarnya berasal
dari adanya interaksi individu yang berkembang menjadi interaksi sosial. Ada
empat bentuk interaksi
sosial, yaitu dapat berbentuk kerja sama (cooperation), persaingan
(competition), dan bahkan
berbentuk pertentangan atau pertikaian (conflict). Suatu
pertikaian/konflik mungkin mendapatkan suatu penyelesaian, mungkin penyelesaian
itu hanya bersifat sementara, yang dinamakan akomodasi (accomodition) dan ini
belum tentu puas sepenuhnya. Keempat bentuk pokok interaksi itu dimulai dengan
kerja sama yang kemudian jadi persaingan serta memuncak menjadi
suatu pertikaian. Secara umum, dapat kita ketahui bahwa timbulnya
suatu konflik tidak terlepas dari adanya faktor-faktor sebagai berikut :
1. Prasangka.
Prasangka merupakan tindakan yang dapat merugikan pertumbuhan, perkembangan
integrasi masyarakat bahkan bangsa dan negara. Dari peristiwa kecil yang
bersifat perseorangan akan meluas dan menjalar melibatkan kelompok orang,
golongan, atau bahkan masyarakat dari suatu wilayah, dari prasangka akan
meningkat menjadi konflik dan kerusuhan massa disertai tindakan-tindakan
kekerasan (destruktif) yang merugikan.
2. Perbedaan
Persepsi dan Kepentingan. Kepentingan mempunyai pengertian sesuatu yang
harus dipertahankan, yang apabila tidak dipertahankan akan merugikan, jadi
perbedaan kepentingan dapat merupakan perbedaan terhadap sesuatu yang harus
dipertahankan dan diamankan oleh masing-masing individu atau kelompok, yang
pada akhirnya akan terjadi tarik menarik diantara yang berbeda kepentingan
tersebut. Sedangkan persepsi yaitu pola-pola penglihatan atau pola-pola
penilaian terhadap sesuatu obyek (orang/kebijaksanaan/ fenomena). Jadi dapat
diartikan bahwa perbedaan persepsi merupakan perbedaan pola
penglihatan/penilaian terhadap sesuatu.
3. Tertib
sosial dan pertikaian (conflict).
Tumbuhnya tertib sosial atau sistem nilai yang disepakati bersama oleh
para anggota masyarakat, hal ini sama sekali tidak berarti lenyapnya konflik
dalam masyarakat. Sebaliknya, tumbuhnya tertib sosial justru mencerminkan
adanya potensi konflik di dalam setiap masyarakat. Oleh karena itu apabila berbicara tentang
stabilitas dan instabilitas dari sistem sosial, maka yang dimaksudkan
sesungguhnya tidak lebih dari menyatakan derajat keberhasilan atau kegagalan
dari suatu tertib normatif di dalam mengatur kepentingan yang saling
bertentangan.
Fenomena
kehidupan masyarakat dan bangsa yang kemudian berimplikasi terhadap kondisi stabilitas
nasional, dipengaruhi berbagai akar permasalahan, antara lain kondisi sosial
politik nasional maupun krisis ekonomi serta perubahan sosial yang membawa
implikasi strategis berupa
kesenjangan sosial dan
ketidakadilan yang semakin meningkat akibat pembangunan
nasional yang tidak merata, hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain
terjadinya Perubahan Sosial, Kehidupan
Sosial Politik yang kurang stabil dan kondisi ekonomi yang masih diwarnai oleh
berbagai kesenjangan serta kondisi keamanan yang kurang kondusif.
Dalam rangka menanggulangi konflik
baik vertikal maupun horizontal yang terjadi di Indonesia, maka langkah upaya yang dapat dilakukan
antara lain :
1. Upaya
Pemerintah.
a. Menciptakan
rekonsiliasi nasional dengan melibatkan seluruh unsur-unsur dalam masyarakat
yang terlibat konflik.
b. Berperan
sebagai mediator dan fasilitator bagi pihak-pihak yang sedang terlibat konflik
dalam rangka pemecahan permasalahan yang menjadi sumber konflik.
c. Menindak
dengan tegas pihak-pihak yang berupaya untuk memprovokasi konflik yang terjadi.
d. Menegakkan
supremasi hukum melalui penciptaan sistem peradilan hukum yang berkeadilan.
e. Mengadakan
pemerataan pembangunan dibidang ekonomi untuk mengatasi adanya kesenjangan
sosial dibidang ekonomi.
2. Upaya
TNI dan Polri.
a. Polri
sebagai komponen utama dalam penegakkan masalah kamtibmas harus mampu bertindak
profesional dan tanggap segera dalam menghadapi konflik yang terjadi.
b. TNI
sebagai komponen utama dalam pertahanan negara mencegah agar konflik tidak
meluas ke arah terjadinya gangguan keamanan nasional.
c. TNI
memberikan bantuan kepada Polri atas permintaan dalam penanggulangan konflik
baik vertikal maupun horizontal yang terjadi di wilayah Indonesia.
d. TNI
maupun Polri harus mampu bertindak tegas dan menjaga agar tidak terjerumus ke
dalam situasi konflik yang terjadi dalam masyarakat sekitarnya.
Dari uraian tersebut diatas dapat
disimpulkan bahwa konflik diperkirakan akan tetap terjadi dimasa depan dalam hal
ini dimungkinkan selain dipengaruhi oleh semakin meningkatnya keberanian serta
sikap kritis masyarakat akibat ketidakadilan, kesenjangan sosial yang dialami
juga disebabkan oleh lambatnya penanganan berbagai permasalahan kemasyarakatan
oleh pemerintah yang dapat sewaktu-waktu menjadi pemicu timbulnya ketidakpuasan
yang berlanjut dengan timbulnya suatu konflik diantaranya meliputi konflik
vertikal yang berbasis ideologi, politik dan ekonomi serta konflik horizontal
yang berbasis suku, agama, ideologi dan kesenjangan sosial. Polri sebagai penangungjawab masalah
Kamtibmas termasuk penanganan suatu konflik yang berintensitas rendah masih
memeiliki keterbatasan jumlah dan kemampuan sehingga pihak Polri dapat meminta
bantuan perkuatan TNI untuk dilibatkan dalam membantu Polri untuk mengatasi
konflik yang terjadi. Namun permasalahan
yang muncul kemudian adalah belum adanya mekanisme pelibatan TNI dalam
pemberian bantuan terhadap Polri, sehingga masih sering terjadi adanya
kesalahfahaman dalam penanganan konflik.
Untuk mengatasi berbagai permasalahan
bantuan TNI pada Polri dalam mengatasi suatu konflik, maka perlu langkah yang
konsepsional berupa Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang
pembagian tugas mengenai penanganan keamanan dalam negeri dan keamanan
ketertiban masyarakat yang jelas dan tegas, sehingga tidak terjadi adanya
kesalahfahaman antara aparat Polri dengan TNI dalam menaggulangi konflik.
No comments:
Post a Comment