KONSEPSI KETERLIBATAN SATUAN KODIM DAN PEMDA DALAM RANGKA MENGATASI KONFLIK HORIZONTAL

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini, dihadapkan dengan kehidupan masyarakat Indonesia semakin konsumtif yang berkaitan dengan arus globalisasi dunia yang berakibat pada terjadinya krisis ekonomi dan krisis kepercayaan yang pada akhirnya rezim Orde baru jatuh.  Dengan adanya tuntutan para kelompok elit politik yang menamakan dirinya reformis menginginkan suatu perubahan yang cepat dengan ketidaksiapan masyarakat Indonesia dalam menyerap, mengadopsi serta mengasimilasikan perubahan tersebut, maka menjadikan krisis yang multidimensi sehingga pada akhirnya menimbulkan berbagai konflik kepentingan antar kelompok dan politik yang merupakan awal dari sumber konflik yang terjadi di beberapa daerah seperti di Aceh, Kalimantan, Maluku, Poso dan Papua.

Upaya Peningkatan Pembinaan Satuan Brigif Guna Mendukung Kesiapan Operasi

Perkembangan lingkungan strategis yang diwarnai terjadinya globalisasi dunia telah berkibat pada semakin transparannya batas-batas antar negara.   Sehingga tantangan yang dihadapi oleh bangsa-bangsa di dunia termasuk Indonesia semakin besar dan kompleks.    Sebagai negara kepulauan yang berada tepat pada jalur lalu lintas perdagangan internasional, bangsa Indonesia dituntut untuk senantiasa siap dalam menghadapi berbagai kemungkinan ancaman yang datang baik dari dalam maupun dari dalam negeri. 

Penerapan Metoda Binter dalam Menangani Konflik Dalam Negeri

PENERAPAN METODE BINTER

DALAM MENANGANI KONFLIK DALAM NEGERI    

Kehidupan bangsa Indonesia di Era Globalisasi, ditandai oleh pesatnya perkembangan teknologi dan informasi serta era perdagangan bebas, dimana hubungan antar negara menjadi semakin dekat dan memunculkan perubahan sikap dan perilaku masyarakat sebagai dampak dari perubahan kondisi dinamika sosial. Hal ini adalah sebuah kepastian, bahwa peradaban bangsa-bangsa menuju kepada dimensi ruang yang tak terbatas dan saling berinteraksi satu sama lain. Kenyataan itu tentu menimbulkan tantangan bagi semua negara karena masuknya era keterbukaan dengan sendirinya membawa mindset ideologi dan seperangkat values yang tak dapat dicegah serta dapat mempengaruhi cakrawala berpikir yang seringkali bertentangan dengan akar budaya dan idealisme bangsa.

Konsep Negara bangsa yang menyatakan bahwa adanya Negara dan bangsa adalah adanya kehendak bagi orang-orang untuk bersatu mulai dipertanyakan bagi kita, sebab berbagai krisis yang melanda dunia baik ekonomi, politik, perang dan persaingan bebas sebagai akibat dari keharusan suatu bangsa untuk mempertahankan kelangsungan hidup mengakibatkan sulitnya bagi orang-orang untuk mematuhi satu aturan dan lebih mengedepankan perbedaan sebagai dampak pergeseran pandangan dan pola pikir yang diserap melalui media, teknologi informasi dan transformasi universal. Bagi bangsa Indonesia sendiri, kini telah terjadi krisis multi dimensional yang saling mengait. Krisis, dapat mengakibatkan konflik dan konflik merupakan berbagai acaman bentuk hubungan antar manusia yang antagonistik (berlawan) baik yang dapat terlihat secara jelas maupun tersembunyi, sementara krisis merujuk pada ketidakmampuan sumber daya khususnya manusia dalam menjawab permasalahan yang ada. Konflik yang terjadi dalam kehidupan sosial merupakan salah satu dampak dari semua krisis yang terjadi, yang dapat melahirkan ancaman baru.

Penerapan Metoda Binter dalam rangka Penanggulangan Bencana Alam

PENERAPAN METODA BINTER

DALAM RANGKA PENANGGULANGAN BENCANA ALAM

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terletak di Cincin Api Pasifik (Pacific Ring of Fire ). Keberadaan posisi tersebut menyebabkan wilayah Indonesia memiliki keanekaragaman bencana dengan stratifikasi dari yang paling ringan (rawan) hingga paling berat (catastrophyc). Oleh sebab itu, wajar jika secara historiografis Indonesia merupakan wilayah langganan bencana gempa tektonik dan tsunami. Di samping itu, sebagai daerah tropis dan memiliki musim hujan dan musim kemarau, beresiko mengakibatkan terjadinya bencana banjir, tanah longsor dan angin topan serta bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Maraknya bencana tidak hanya menimbulkan kerugian, baik berupa korban jiwa dan kerugian harta benda tetapi juga menimbulkan penderitaan yang cukup berat bagi masyarakat yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan serta musnahnya hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai .

Berbagai upaya dalam pelaksanaan penanggulangan bencana yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah dan instansi terkait dirasakan masih belum maksimal. Masih terdapat berbagai kekurangan dan keterlambatan dalam proses penanganan korban bencana alam. Selain itu masih terdapat tumpang tindih peran antar instansi pemerintahan, bahkan parahnya di berbagai sektor terdapat beberapa langkah penting yang tidak tertangani terutama yang berkaitan dengan masalah koordinasi dan pendistribusian logistik pasca bencana. 

Upaya dalam rangka mengurangi pelanggaran Prajurit

UPAYA KOMANDAN SATUAN DALAM RANGKA MENGURANGI TINGKAT PELANGGARAN ANGGOTA DISATUAN

            Prajurit TNI adalah warga negara yang tunduk pada hukum dan memegang teguh disiplin, taat kepada atasan, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Prajurit TNI tunduk kepada hukum baik secara umum maupun khusus, baik nasional maupun internasional bahkan tunduk kepada hukum secara khusus dan hanya diberlakukan untuk TNI saja. Hal ini diatur dalam undang-undang nomor 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI sekarang TNI, dan keputusan Panglima TNI Nomor Kep/22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005. Keduanya mengatur hukum dan peraturan disiplin prajurit, seorang prajurit melanggar aturan itu akan mendapatkan sanksi.

Kehidupan prajurit TNI mengenal adanya pelanggaran disiplin murni dan pelanggaran disiplin tidak murni. Pelanggaran disiplin murni adalah setiap perbuatan yang bukan tindak pidana tetapi bertentangan dengan kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit, maka akibat pelanggaran tersebut akan dijatuhi hukuman disiplin prajurit. Pelanggaran disiplin tidak murni adalah setiap perbuatan yang merupakan tindak pidana, yang sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat diselesaikan secara hukum disiplin prajurit. Jenis hukuman disiplin yang berlaku bagi prajurit TNI adalah: teguran, penahanan ringan dan penahanan berat.